Dodi Wisaksono’s Site

Kalo saya perhatikan berita TV yang menayangkan musibah terkait dengan banjir, saat masyarakat yang menjadi korban banjir diwawancarai, selalu pernyataannya kurang lebih.. “Banjir makin parah!”. Jadi bukan.. banjir semakin mendingan. Saya merasa.. sudah saatnya pejabat yang daerahnya dilanda banjir, untuk di-PTUN-kan alias diadili apakah mereka “sudah berusaha”.. setidaknya secara administratif untuk menanggulangi bahaya banjir ini di daerahnya masing2. Sebab kerugian yang dihasilkan demikian luar biasa. Mulai dari macet, rugi waktu. Banjirnya sendiri, entah rugi harta benda bahkan nyawa. Lalu hal2 yang terkait sampingannya seperti longsor, air tanah pecah alias tidak terkendali. Lalu pasca banjirnya. Entah itu muncul wabah seperti diare, DBD ato mungkin saja penyakit yang muncul akibat hewan2 yang sarangnya terkena banjir pada keluar semua, seperti wabah tikus dulu. Kerugiannya demikian dahsyat, namun dari waktu ke waktu bukannya mendingan, namun makin parah. Klo tindakan mengadili pejabat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak juga.. “dimulai”.. saya rasa wajar saja kejadian semacam.. rebutan jadi pejabat.. merupakan hal yang lumrah. Ya jadi pejabat enak kok.. bisa “lepas tangan” atas apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Tatkala menuntut apa yang menjadi haknya, bisa menjadi hal.. yang nomor satu dilakukan. Bener kan pemirsa?

NB: Menurut tata kota seh.. rumah ibu saya harusnya persis depannya tuh.. jalan raya besar. Tapi sampe sekarang, yang namanya jalan tanah di depan rumah ibu saya, semenjak saya masih kecil hingga besar gini, tetep aja masih jalan tanah. Klo tata kota aja udah gak beres, kira-kira bisa gak ya masalah kayak banjir ini ditanggulangi? Kayaknya seh bisa. Kan di negeri impian, segala masalah bisa diatur asalkan ada “Do it”. Tul kan pemirsa? Itulah sebabnya, karena segala permasalahan dapat dengan mudah diatasi.. saatnya.. menaikkan pajak? [gak mudeng mode] (Ditulis 26 Juni 2009)